Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin M. Said. Foto : Dipa/mr

Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin M. Said mendapati pertumbuhan ekonomi di Batam saat ini berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 4,8 persen. Walaupun lebih tinggi dibandingkan wilayah Sumatera lainnya yang hanya 4,5 persen, diperlukan adanya perhatian yang serius. Terkhusus kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepulauan Riau, diharapkan dapat aktif dalam kegiatan Pengamanan Aset Negara/Daerah.

“BPKP Kepri harus menfokuskan diri untuk mengawasi dengan serius, seperti pengawalan akuntabilitas pembangunan nasional, pengamanan aset negara atau daerah yang efektif, peningkatan ruang fiskal negara dan peningkatan tata kelola,” jelas Said di sela-sela Rapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Kepala BPK Perwakilan Kepri, Sekda Provinsi Kepri, Kepala Perwakilan BPKP Kepri, serta Direktur BPKP Arif Ardiyanto, di Batam, Kepri, Rabu (18/12/2019).

Sejauh ini, Kepri sudah menjadi harapan bangsa, dimana merupakan kawasan yang bebas, seperti Batam, Bintan dan Karimun. Namun, masih menjadi pertanyaan besar, Kepri yang sudah diberikan kewenangan dan keleluasan untuk memanfaatkan kebijakan fiskal dan pajak tetap berperan statis dari tahun ke tahunnya. Dalam hal peningkatan ruang fiskal, BPKP Kepri seharusnya bisa lebih aktif dalam kegiatan Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah.

“Dimana dalam kegiatan ini diperoleh potensi peningkatan penerimaan daerah melalui kegiatan Pendampingan Pemetaan Potensi Pajak Daerah pada Kota Batam, Tanjungpinang, Karimun, Bintan dan Kabupaten Lingga. Peningkatan ruang fiskal yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Probity Audit perlu ditingkatkan lebih serius lagi,” pungkas politisi Partai Golkar itu.

Menurutnya, BPKP Kepri juga ditekankan untuk dapat aktif dalam kegiatan Pengamanan Aset Negara/Daerah dalam hal Pemberian Keterangan Ahli. Tingkat keaktifan BPKP Kepri dalam mengamankan aset Negara ini sekaligus dapat meningkatkan Governance System dalam membentuk sistem informasi pemerintah daerah.

“Sejauh ini, perwakilan BPKP Kepri telah membantu Pemerintah Daerah dalam menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi melalui kegiatan pendampingan implementasi SIMDA. Khususnya dalam hal pengimplementasian SIMDA Integrated, terdapat lima Pemda dan Pemprov yang telah mengimplementasikan yaitu, Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang, Bintan, Karimun dan Kepulauan Anambas,” pungkas Said.

Namun di sisi lain, Komisi XI DPR RI mengapresiasi kinerja BPKP Kepri dan mengharapkan agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di wilayah Kepri semakin meningkat kedepannya. “Kepri seharusnya bisa tumbuh lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Seperti kita ketahui Kepri merupakan wilayah penyangga dari Singapura dan Malaysia. Namun dari tahun 2007 sampai saat ini masih saja statis, maka perlu adanya pengawalan yang serius baik dari pemerintah pusat sampai ke daerah,” tutupnya. (dip/sf)